Jumat, 13 Juni 2014

BANK & LKNB : PEMBIAYAAN KONSUMEN & LEASING

A.    Pengertian Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen Adalah Badan Usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di negara kita, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance.

B.     Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
Yang menjadi dasar hokum dari pembiayaan konsumen dapat dibedakan kepada dasar hokum substantive dan dasar hokum administrative.
1. Dasar hokum substantive
Adapun yang menjadi dasar hokum substantive eksistensinya pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata “asas kebebasan berkontrak”, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebgai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hokum yang berlaku, maka perjanjian tersebut adalah sah.

2. Dasar Hokum Administrative
*           Berdasarkan Keppres  No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
*           Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

C.     Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Pembiayaan.
Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah :
1. Pihak Perusahaan Pembiayaan
Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakandana bagi kepentingan konsumen.
2. Pihak Dealer/Supplier
Pihak dealer/supplier adalah pihak penyedia barang yang dibutuhkan konsumen.
3. Pihak Konsumen
Pihak konsumen adalah pihak yang membutuhkan barang ataupun jasa.
D.     Hubungan Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pembiayaan Konsumen
Ada tiga pihak yang yang terlibat dalam suattu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan piahak supplier.
1. Hubungan Pihak Kreditur Dengan Konsumen
Hubungan antara pihak kreditur dengan pihak konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebgai kreditur dan pihak penerima biaya adalah konsumen sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk meberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuattu brang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utm\ama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.
Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak penerima dana disebut perjanjian kredit sehingga ketentuan yuridis yang berlaku adalah ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian kredit yang diatur dalam perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan bank.
2. Hubungan Pihak Konsumen Dengan Supplier
Hubungan antara konsumen dengan supplier terdapat suattu hubungan jual beli yakni jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen sebagai pembeli, dengan syarat bahwa harga harga akan dibayarkan oleh pihak ketiga yaitu pihak pembiayaan konsumen.
Karena adanya perjanjian jual beli. Maka seluruh ketentuan tentang jual beli tentang yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban menanggung dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebgainya.
3. Hubungan Penyedia Dana Dan Supplier
Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi dana) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai suattu hubungan hokum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya sebgai pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu pihak yang disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Jadi jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsuemn telah selesai dilakukan jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal. Sementara piahak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.
E.      Perkembangan Pembiayaan Konsumen
Ada 4 faktor utama yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, adalah :
1.      Keterbatasan Sumber Dana Formal
2.      Koperasi Simpan Pinjam Sulit Berkembang
3.      Bank Tidak Melayani Pembiayaan Konsumen
4.      Pembiayaan Lintah Darat Yang Mencekik
F.     Penggolongan Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Berdasarkan Dasar Kepemilikanya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :
1.     Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Merupakan Anak Perusahaan Dari Pemasok.
Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk memperlancar penjualan barang dan jasanya. Mengingat perusahaan ini dibentuk untuk memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya.
2.     Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Merupakan Satu Group Usaha Dengan Pemasok.
Perusahaan pembiayan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu group usaha dengan perusahaan tersebut.
3.     Perusahahaan Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan Dengan Pemasok.
perusahahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada suatu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok lain, sedangkan spesialisasi pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasaranya.
G.    Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen
Adapun beberapa tahap atau proses di dalam hal transaksi pembiayaan konsumen ini, antara lain :
a)      Tahap permohonan.
Permohonan pembiyaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan supplier atau dealer penyedia barang kebutuhan konsumen. Supplier atau dealer ini biasanya telah bekerja sama dengan peruhaan pembiayaan konsumen.
b)      Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.
Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah di terima. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :
1)      Untuk memastikan keadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen.
2)      Mempelajari keberaadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas pemasok atau supplier, dan layanan purna jual.
3)      Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang telah disampaikan.
c)      Tahap pembuatan customer profile
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dan istri/suami, alamat dan nomor rumah, pekerjaan, alamat kantor, kondii pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dll.
d)     Tahap pengajuan proposal kepada credit komite
Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada credit komite.
e)      Tahap keputusan kredit komite
Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiyaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh marketing department akan meneruskan ke tahap berikutnya.
f)       Tahap pengikatan
Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh Bagian Legal akan mempersiapkan pengkitan sebagai berikut:
1.      Perjanjian pembiayaan Konsumen beserta lampirannya
2.      Jaminan Pribadi (jika ada)
3.      Jaminan Perusahaan (jika ada)
Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaries, atau secara notariil.
g)      Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen
Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan:
1.      Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/confirm purchse order dan bukti pengiriman dan surat tandan penerimaan barang
2.      Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen (dapat melalui supplier/dealer).
h)      Tahap pembayaran kepada supplier
Setelah barang model diserahkan oleh supplier kepada konsumen, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut ;
1.      Melakukan penutupan perjanjian asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
2.      Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.
i)        Tahap penagihan/monitoring pembayaran
Setelah seluruh pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini collection department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan berdasarkan system pembayaran yang telah disepakati.
Disamping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadapa jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan angsuransi.
j)        Tahap Pengambilan Surat Jaminan
Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen:
1.      Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat dan/atau faktur/invoice)
2.      Dokumen lainnya (jika ada)  .




H.      Manfaat Pembiayaan Konsumen
Ada beberapa manfaat dari pembiayaan konsumen, tergantung dari subjeknya, yaitu :
        Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen
Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Resiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit antara lain karena:
*              Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitor dengan cara yang lebih sederhana.
*             Analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat
*             Sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitor cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan peyerahan anjungan tambahan.
         Bagi Pemasok
Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya peusahaan pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Daya beli dan kemampuan cashflow calon konsumen yang akan membeli barang pada pemasok sangat beragam. Konsumen tertentu berkemampuan membayar secara tunai, disamping itu dalam kenyataan nya terdapat juga konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak memiliki uang tunai.perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen semacam ini sehingga penjualan barang oleh pemasok tidak hanya dapat dilakukan pada konsumen yang mempuai cukup dana tunai. Apabila pemasok melakukan penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Resiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok juga menjadi dapat dialihkan pada perusahaan pembiayaan konsumen.
        Bagi Konsumen.
Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Apabila pembiayaan konsumen ini dibandigkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen.
Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit bank antara lain:
*             Prosedur yang lebih sederhana
*             Proses persetujuan yang biasanya lebih cepat
*             Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan anjungan tambahan sepanjang konsumen atau debitor cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibanya.
*             Konsumen tertentu(terutama indonesia)  mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjam dana karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank.
I.         Pengertian Leasing / Sewa Guna Usaha
           Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991, Sewa Guna Usaha / leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
J.        Dasar Hukum Leasing
w    SKB Menkeu dan Menperin dan Mendag No. 122/MK/2/1974,  No. 32/M/SK/1974, DAN NO.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perijinan  Usaha Leasing.
w    SK MenKeu No. 650/MK/IV/5/1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Leasing Dan Besarnya Bea Materai Terhadap Usaha Leasing.
w    Keputusan Menteri Keuangan no 1169/KMK.01/1991, 21 Nov 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha
K.      Pihak- Pihak Yang Terlibat Dalam Leasing
Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu : lessor, lessee, supplier, dan bank atau kreditor.
1.              Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.
2.              Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan.
3.              Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
4.              Bank/kreditor. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor.
L.       Mekanisme Transaksi Leasing / Sewa Guna Usaha
Adapun mekanisme transaksi pembiayaan leasing, adalah
Keterangan gambar :
1. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-lease
2. Lessee melakukan negoasiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada
tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain : keterangan barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui
6. Pengriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier.
7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier.
9. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bungannya.


M.    Penggolongan Perusahaan Leasing/Sewa Guna Usaha
Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. Independent Leasing Company
Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independent dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee). Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai.
2. Captive Lessor
Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan trasdisional. Captive lessor ini sering pula disebut dengan twoparty lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary) dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang.
3. Lease Broker atau Packager
Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah leasebroker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee denngan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing beasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Disamping itu perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing.
N.    Kelebihan Leasing Sebagai Sumber Pembiayaan
Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya antara lain sebagai berikut:
1. Pembiayaan Penuh
Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% (full pay out). Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan (lessee) yang beru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang.
2. Lebih Fleksibel
Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessee sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease. Artinya pembayaran sewa baru dilakukan setelah barang modal yang di-lease tersebut telah mulai produktif. Selain itu perusahaan leasing dapat melakukan pengaturan pembayaran yang menggelembung (baloon payment) pada awal atau akhir masa lease, pembayaran musiman (khusus apabila lessee bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan atau peternakan) bahkan mungkin pula suatu tenggang waktu pembayaran yang sesuai dengan keadaan keuangan lessee.
3. Sumber Pembiayaan Alternatif
Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit (credit line) yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas objek lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek lease sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri. Dengan demikian harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada.
4. Off Balance Sheet
Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lessee karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi (seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan Rapat Pemegang Saham). Dengan demikian keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan lessee karena transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat dalam neraca lessee sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut off balance sheet financing.
5. Arus Dana
Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lessee. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi.
6. Proteksi Inflasi
Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap,maka lessee akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu.
7. Perlindungan Akibat Kemajuan Teknologi
Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Dalam suatu kontrak leasing objek leasing sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang serupa yang lebih canggih apabila di kemudian hari terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk barang yang sama.
8. Sumber Pelunasan Kewajiban
Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di lease. Sehingga kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi.
9. Kapitalisasi Biaya
Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya leasing.
10. Risiko Keusangan
Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan (obsolescence) sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi.
11. Kemudahan Penyusutan Anggaran
Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee.
12. Pembiayaan Proyek Skala Besar
Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana, masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima dan / serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian.


BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
Adapun yang menjadi dasar hokum pembiayaan konsumen adalah : Berdasarkan Keppres  No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan &  Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah : Pihak Perusahaan Pembiayaan, Pihak Dealer/Supplier, Pihak Konsumen. Serta adapun penggolongan dari perusahaan pembiayaan,diantaranya : Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Merupakan Anak Perusahaan Dari Pemasok,  Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Merupakan Satu Group Usaha Dengan Pemasok, Perusahahaan Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan Dengan Pemasok.
Dan Sewa Guna Usaha / leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
serta Pihak yang terlibat dalam transaksi leasing adalah lessor,lesse,supplier, dan juga kreitor/bank.

Jadi, antar pembiayaan konsumen dan leasing sama-sama merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pembiayaan, namun titik perbedaanya yaitu terletak pada objeknya, kalau pembiayaan konsumen lebih mengarah kepada barang /jasa yang bergerak dan digunakan untuk kelangsungan hidup kita, sedangkan kalau leasing objeknya lebih kepada barang modal.